Waktu Dekat Ini Dana Lansia di Boltim Segera disalurkan

Suara_Rakyat, Boltim–Kabar gembira bagi para lansia yang ada di Kabupaten Boltim. Pasalnya waktu dekat ini mereka akan segera menikmati  dana lansia program dari  Pemerintah daerah. Seperti Penyampaian Bendahara Bansos Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD), Amna Kadengkag, Selasa (1/10/19). 

“Untuk sementara baru 686 orang lansia yang akan menerima, karena baru mereka yang lengkap berkas sementara yang lain belum melengkapi berkas,”kata Amna. 

Menurutnya, saat ini dokumen penerima lansia sedang input SPP-SPM, sebab berkas dan nomor rekening mereka sudah ada sehingga langsung diinput. 

“Mereka (lansia,red) yang akan menerima waktu dekat ini dokumennya telah memenuhi persyaratan. Penerima lansia ini umur 65 tahun ke atas yang kurang mampu,”terang Amna. 

Selesai input lanjut dia, pihaknya  bersama personil Bank Sulutgo Cabang Tutuyan, akan menemui para lansia yang wajib menerima ke rumah mereka masing-masing, 

“Pihak Bank Sulutgo  yang akan serahkan uangnya langsung ke lansia, kita hanya mendampingi saja karena saat penyerahan ada berkas yang nanti harus penerima tanda tangan,”pungkasnya. 

Di tahun 2019 ini para lansia penerima dana tersebut kata Amna, mereka (lansia,red) orang orang yang belum perna menerima sementara penerima tahun lalu tak lagi menerima. 

“Lansia penerima bantuan ini yang telah masukkan persyaratan seperti permohonan, pas foto 1 lembar, fotocopy KTP, fotocopy KK, surat keterangan kurang mampu dari sangadi,”tukasnya. 

Pun demikian sesudah para lansia menerima dana tersebut diwajibkan nanti memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana tersebut,

“Para lansia bebas gunakan uang mereka terima ini tapi setelah itu wajib buat SPJ dan ini dibantu oleh Pemdes setempat,”harap Amna. 
 

Amna menceritakan, saat penyaluran dana lansia tahun lalu  banyak cerita lucu yang mereka  dapatkan. “Ada penerima sampaikan  terima kasih buat pak Presiden Jokowi, ada juga yang ketika BPK RI tanya mereka bilang cuma Rp 2 juta  yang pemda kase,”ujarnya. 

Diketahui tahun 2019 ini jumlah penerima dana lansia Boltim sekitar 1.283 orang sementara tahun lalu ditargetkan 1.500 orang yang wajib menerima hanya 1.283 orang karena lainnya terkendala KTP dan banyak juga sebelum menerima meninggal dunia. (ik)

Pengadaan Barang Jasa Pemda Boltim Terkendala Penyesuaian Regulasi

MONITOR SULUT, Boltim – Semua
pemerintah daerah (Pemda) di indonesia, termasuk Pemda Boltim wajib menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 untuk tender (pengadaan barang/jasa) tahun anggaran 2019.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boltim Drs Muhammad Hamdi Egam mengatakan, kewajiban menggunakan aplikasi SPSE versih 4.3 sehubungan dengan telah terbitnya undang undang nomor 16 tahun 2018 tentang jasa kontruksi dan berdasarkan keputusan Deputi Bidang Monitoring , Evaluasi  dan pengembangan Sistem Informasi LKPP nomor 20 tahun 2018.

“Dengan demikian penggunaan aplikasi SPSE di bawah versih 4.3 hanya sampai tanggal 31 Desember 2018.”terangnya, jumat (10/5).

Dengan diterapkannya penggunaan aplikasi SPSE versi 4.3, muncul kendala baru yang dialami  setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang notabene masi melekat pada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) di seluruh pemda di indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Boltim. Kata dia, kendala teknis itu muncul disebabkan beberapa faktor.

” (1). ASN yang bersertifikat pengadaan barang/jasa masih terbatas sehingga tanggung jawab PPK masih tertumpu/melekat pada pimpinan SKPD selaku PA/KPA yang berbeda-beda pemahaman tentang PBJ. (2). Jumlah ASN masing masing perangkat daerah masih kurang, sehingga banyak jabatan struktural eselon IV sebagai pelaksana teknis yang belum terisi,sehingga ada tupoksi masih dirangkap oleh ASN yang telah ada. (3). Terjadinya perubahan atau upgrade aplikasi SPSE  ke versi terbaru 4.3 yang secara alami butuh waktu bagi  pemangku kepentingan untuk menyesuaikan secara regulasi atau teknis.”pungkasnya.

Lanjut Hamdi, pada SPSE versi 4.3 sala satu tugas PPK  adalah dalam persiapan pengadaan yang dimulai dengan cara : Input rincian HPS, Input Spesifikasi Teknis dan KAK, Input Rencana Kontrak, dan memilih UKPBJ sebagai pelaksana pemilihan. Tahapan dalam melakukan persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK antara lain.

“Login sebagai PPK di SPSE 4.3, Masuk ke halaman beranda, mengisi rincian HPS, Mengisi Spesifikasi Teknis dan Gambar selanjutnya pilih UKPBJ. Pada tahapan tahapan diatas ada kendala teknis yang ditemui seperti pada pengisian rincian HPS pada versi 4.3 ini selisih angka dibelakang koma harus sesuai batas toleransi kalau tidak sesuai maka akan ditolak oleh sistem.”ujarnya.

Untuk itu menurut Hamdi, kesimpulannya bahwa beberapa paket kegiatan 2019 yang ada di SKPD telah dilelang/tender namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang sementara dalam proses karena semata mata kendala teknis peralihan aplikasi SPSE  versi 4.3, yang dialami oleh PPK.

“Kendala teknis tersebut (Implementasi aplikasi SPSE versi 4.3)  ini sudah disampaikan ke Pak Bupati Sehan Landjar  pada rapat evaluasi di ruangannya beliau sehingga memang program kerja SKPD belum jalan dengan maksimal.”tambahnya (IK)