MANADO, SR – Bupati Minahasa Robby Dondokambey didampingi Sekdakab Lynda Watania menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja APBD 2025, di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu(12/03/2025).
Rakor dibuka oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto selaku narasumber.
Dipaparkan Wamendagri Bima Arya, pentingnya sinkronisasi program kerja pusat dan daerah dalam mengelola keuangan sekaligus mengefisienkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Menurutnya, dengan adanya sinkronisasi tersebut, maka kinerja pemerintah daerah (Pemda) dapat sejalan dengan target dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto.
“Sebelum kita berbicara efisiensi, kita berbicara detail tentang APBD, kita harus paham jalan pemikiran Bapak Presiden, itu paling penting,” katanya.
Bima menerangkan, beberapa arahan penting yang disampaikan Presiden terkait efisiensi, seperti memberantas korupsi dan menghentikan kebocoran anggaran belanja pemerintah, termasuk daerah.
Selain itu, agar semua pemahaman dapat berjalan selaras, dirinya juga meminta seluruh kepala daerah untuk mempelajari program Asta Cita sebagai pedoman kerja pusat dan daerah.
“Semua pemikiran [Presiden] tadi menjadi Asta Cita, menjadi 17 program prioritas, dan ada delapan quick win, itu ada semua di sini,” ujarnya.
Selain menjelaskan tentang efisiensi anggaran daerah, Bima juga menyampaikan, tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan di seluruh provinsi. Menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden, program MBG menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sedangkan APBD dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah seperti sarana dan prasarana sekolah,” jelasnya.
“Presiden memberikan arahan yang sangat tegas dan jelas, makan bergizi ini program pusat, semua dari APBN,” tegasnya.
Terkait dengan MBG, Bima menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terbangunnya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan bagi pelaku ekonomi daerah. Misalnya, kepala daerah dapat menjadi penghubung antara penyuplai bahan pangan dengan pengelola MBG, sehingga menimbulkan efek domino yang saling memberikan manfaat.
“Visi besar, anggaran besar, tapi kalau di daerahnya tidak solid, tidak jadi ini barang. Jadi kita paham, kenapa perlu retret [kepala daerah] kemarin, kalau tidak, ini jalan sendiri-sendiri, tidak nyambung. Nah, ini Bapak/bu sekalian yang perlu kita koordinasikan,” pungkasnya.
Bupati Robby Dondokambey(RD), menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola anggaran secara bijak dan tepat sasaran, untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD itu, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa,” ujarnya.
Turut hadir Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, Para bupati dan wali kota se-Sulut, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulut, jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta perbankan.
Bupati RD turut didampingi Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kepala Bagian Prokopim, dan Kabid Anggaran.
